Semangat Besar, Kualitas Terbatas: Realisasi Prolegnas DPR Tahun 2008

Versi lengkap artikel ini dimuat di parlemen.net tanggal 13 Maret 2009 dan buku Mengais Harapan di Ujung Pengabdian.

Di penghujung tahun 2007, Badan Legislatif DPR menyepakati 31 judul RUU untuk diprioritaskan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2008. Dari 31 judul RUU prioritas tersebut, terdapat tiga RUU yang termasuk dalam daftar RUU kumulatif terbuka, yang terdiri dari enam RUU tentang ratifikasi perjanjian internasional, tujuh RUU akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan sembilan RUU tentang reformasi agraria. Di luar jumlah 31 RUU itu, sebanyak lima puluh RUU diluncurkan pembahasannya dari tahun 2007 ke 2008. Dengan demikian, pada tahun 2008 lalu, DPR mengagendakan pembahasan untuk menyelesaikan 81 judul RUU.

Rakyat Menangkan Obama, Obama Menang?

Tidak lama lagi, dunia segera tahu, Obama atau McCain yang akan menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) periode berikutnya. Lepas dari kenyataan bahwa sesungguhnya—menurut saya—tidak akan ada dampak yang sangat bermakna bagi keseluruhan masyarakat Indonesia apabila Obama menang atau kalah, ada yang lebih menarik untuk kita ulas terkait perhelatan akbar ini.

Politisi Memilih Hakim Konstitusi: Catatan Seleksi Hakim Konstitusi oleh DPR

Artikel ini dimuat di parlemen.net tanggal 3 April 2008

 

Selama Februari hingga Maret 2008, topik seputar seleksi calon hakim konstitusi menjadi pusat perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) yang duduk di Komisi III. Dinamika politik DPR untuk memilih tiga hakim konstitusi  saat itu diwarnai dengan perdebatan, diantaranya soal penundaan batas akhir pendaftaran dan mekanisme seleksi bagi calon incumbent.  

 

Perda Ketertiban Umum: Kepentingan Individu vs Kepentingan Umum

Pada akhir Juli 2007, Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Sutiyoso mengajukan revisi atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum (Perda 11/1988 ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Tanggal 10 September 2007, DPRD DKI Jakarta pun menyetujui revisi perda tersebut. Artinya, dalam waktu dekat, pengesahan atas revisi perda tersebut segera dilakukan dan pelaksanaan aturan-aturan yang berada di dalamnya pun akan diterapkan, berikut segala sanksi yang telah ditentukan.

Siapa Harus Membaca Teks Proklamasi?

Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan yang diselenggarakan setiap tahun di halaman Istana Merdeka merupakan bagian tak terpisahkan dari tradisi kenegaraan republik ini. Upacara yang dipimpin oleh Presiden RI sebagai inspektur upacara tersebut menyesuaikan waktu mulainya dengan saat pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno, yaitu pukul 10.00 WIB.

Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Bantu

Salah satu hasil dari Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Akibatnya, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena semua lembaga negara didudukkan sederajat dalam mekanisme checks and balances. Sementara itu, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara. 

 

Pondasi Itu Bernama Konstitusi

Seorang rekan berkata dengan nada sedikit mengejek, “Ah, konstitusi, apaan sih?” ketika penulis sedang membaca buku Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia karangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Tentu saja penulis terkejut mendengar sebuah pernyataan seperti itu dikeluarkan oleh rekan sesama mahasiswa fakultas hukum. Perbincangan ke arah perdebatan pun akhirnya berlangsung, walaupun pada kelanjutannya, rekan tadi bersikap pasif dalam arti hanya mendengarkan tanpa mau ambil pusing atas penjelasan tentang pentingnya konstitusi yang berusaha disampaikan penulis.