Entries categorized as ‘sosial’
“Kenapa Bu, kok harga rokok naik-naik terus? Setahun sampai dua kali. Kalau terus-terusan naik, keuntungan kami jadi tambah kurang.” Keluhan Karna, seorang pedagang asongan, itu ditujukan kepada Megawati Soekarnoputri, calon presiden, seperti dikutip harian Kompas edisi seminggu yang lalu.
Dalam acara deklarasi pencalonan dirinya sebagai presiden tersebut, Megawati memang tidak menjawab pertanyaan Karna. Namun, keberpihakan Megawati tergambar ketika ia menjabat sebagai presiden. Tahun 2003, ia mencabut larangan perusahaan rokok beriklan di media cetak dan elektronik. Gambaran ini sebenarnya tidak serta-merta menunjukkan wujud keberpihakan kepada Karna, si pedagang asongan, ataupun wong cilik lainnya, melainkan lebih menonjolkan keberpihakan kepada industri rokok.
(lagi…)
Kategori: antirokok · hukum · lembaga negara · sosial
Ditandai: hukum, lembaga negara, pemilu, pilpres, presiden, rokok, undang-undang
Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejak kemarin hingga besok, 24-26 Januari 2009, menggelar Sidang Ijtima di Padang Panjang, Sumatera Barat. Tiga hal menjadi pokok pembahasan utama untuk diputuskan status hukum halal-haramnya: rokok, senam yoga, dan golongan putih (golput). “Dengan Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Watthoniyyah, Kita Berperan Serta Mengatasi Masalah Bangsa” menjadi tema Sidang Ijtima kali ini.
(lagi…)
Kategori: HAM · antirokok · hukum · sosial
Ditandai: fatwa, golput, halal, HAM, haram, hukum, Islam, pemilu, rokok, ulama, yoga
Tulisan ini adalah refleksi penulis di halaman Facebook-nya. Dimuat di blawg ini karena banyaknya tanggapan menarik dari para pembaca. Semoga menambah wawasan.
Dia bilang, “Israel tidak biadab.”
Dia bilang, “Ini perang, dan wajar Israel (dan Amerika Serikat) menyerang habis-habisan.”
Saya bukan ahli sejarah, bukan pula ahli agama. Tidak banyak fakta yang bisa saya utarakan untuk mendukung argumen saya menentang pendapatnya.
(lagi…)
Kategori: HAM · hukum · nasionalisme · sosial
Ditandai: Amerika Serikat, aneksasi, HAM, Hamas, hukum, Islam, Israel, Kristen, nasionalisme, sejarah, Yahudi, zionisme
Salah satu perbedaan yang cukup menonjol antara UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan peraturan yang digantikannya (UU No. 1 Tahun 1995) adalah adanya ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam UUPT. Pencantuman TJSL sebagai suatu syarat yang diwajibkan bagi perseroan sebenarnya merupakan hal yang tidak lazim mengingat konsep Corporate Social Responsibility (CSR)—konsep yang diadaptasi menjadi TJSL dalam UUPT—bukanlah ketentuan yang mandatory dalam ketentuan tentang perseroan di negara-negara lain.
(lagi…)
Kategori: hukum · lingkungan · sosial
Ditandai: hukum, lingkungan, perseroan, perusahaan, tanggung jawab sosial, undang-undang
Pada akhir Juli 2007, Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Sutiyoso mengajukan revisi atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum (Perda 11/1988 ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Tanggal 10 September 2007, DPRD DKI Jakarta pun menyetujui revisi perda tersebut. Artinya, dalam waktu dekat, pengesahan atas revisi perda tersebut segera dilakukan dan pelaksanaan aturan-aturan yang berada di dalamnya pun akan diterapkan, berikut segala sanksi yang telah ditentukan.
(lagi…)
Kategori: HAM · hukum · konstitusi · sosial
Ditandai: HAM, hukum, perda
Hingga saat ini, bahaya rokok belum menjadi isu utama di kalangan masyarakat. Bukan sepenuhnya kesalahan masyarakat karena pemerintah pun tidak menunjukkan kesungguhan dalam menangani permasalahan nan pelik ini. Bahkan, tokoh masyarakat—yang seharusnya menjadi panutan—juga masih sebatas memberikan anjuran bersifat halus untuk menghindari rokok. Tidak seperti ulama-ulama di Timur Tengah, Malaysia, maupun Brunei Darussalam yang telah sepakat untuk mengharamkan rokok, ulama di Indonesia baru “berani” mengeluarkan fatwa bahwa merokok hukumnya makruh. (Tulus Abadi: 2005).
(lagi…)
Kategori: HAM · antirokok · lingkungan · sosial
Ditandai: cukai, fatwa, konvensi, perda, rokok, WHO
